PAGUYUBAN ETNIS PERSPEKTIF ISLAM

By : Ismail asso*

Dari sudut pandang ilmu social (sociology) paguyuban etnik adalah gejala wajar dalam masyarakat majemuk yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan HAM. Paguyuban etnis sebagai akibat wajar adanya kemajemukan (pluralitas) itu yang secara alami sebagai sunatullah (dalam arti bahwa adanya beraneka ragam suku, etnik, suku, marga dan juga agama adalah rencana Tuhan), primordialisme adalah natural law.

Institusionalisasi organisasi kelompok masyarakat etnis biasanya untuk menunjukkan eksistensi kewargaan atau keikutsertaan kelompok masyarakat itu kepada kelompok etnis lain dalam kebersamaan warga kota (masyarakat madani, civil society) dalam kehidupan bersama disuatu kawasan yang disebut masyarakat kota. Karena itu paguyuban etnis kesukuan dibentuk didasari oleh kebutuhan seperti itu.

Paguyuban kesukuan di Papua menunjukkan gejala adanya demokrasi dan kebutuhan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) aneka etnis masyarakat kota, ada harapan, agar saling mengakui eksistensi diri masing-masing kelompok sehingga dalam menata kehidupan bersama itu ada pengakuan orang lain untuk bisa hidup berdampingan.

Konsolidasi Umat

Diakui atau tidak, umat Islam Papua, terlepas dari tujuan positif pendirian paguyuban kedaerahan atau etnis itu, jika kita kembali pada nilai-nilai hakiki yang diajarkan oleh agama Islama. Terutama hal itu teladan Islam zaman Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah. Maka sesugguhnya gejala pembentukan paguyuban etnik seperti nampak terlihat menggejala umum masyarakat urban muslim di Papua belakangan ini, maka itu pada hakekatnya gejala jahiliyah modern.

Kalau kita harus konsisten dengan nilai-nilai islam paripurna secara puritan maka dengan sendirinya gejala jahiliyyah modern seperti itu sesugguhnya bertentangan dengan nilai Islam par exelance sebagai pengikat anasir primordial. Bagi agama Islam turunnya ayat terakhir pada Haji Wada’ (QS. Al-Maidah : 3) telah sempurna sebagai sarana pemersatu kemajemukan dan Al-Qur’an serta Al-Sunnah jaminan kebenaran.

Karenanya menghadapi momentum Pemilukada Papua seperti sekarang ini konsolidasi internal umat Islam tidak ada jalan lain, selain solusinya, musyarakat muslim Papua harus kembali kepada Islam. Sarana perekat kemajemukan dari aneka primordialisme etnik masyarakat muslim Papua tidak lain tidak bukan, satu-satunya solusi sarana perekat itu adalah Islam. Bagi umat islam, agama islam sebagai sarana pengikat semua aspek primordial ashobiyah (kebangsaan).

Solusi masyakat muslim Papua adalah mereka harus kembali pada sarana perekat itu dan untuk tujuan itu jembatannya melalui Ormas Islam. Walau harus diakui jujur disini bahwa Ormas seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, MUI, FKMPT atau MMP sarat rekayasa kepentingan politik pragmatism. Namun sisi positifnya semua etnis dari aspek primordialisme suku harus terintegrasi (lebur) dalam satu bendera Islam dan itu terbukti ampuh dan berhasil menang dimana-mana sebagai alat pemersatu.

Maka wajar kalau kemudian saat ini menjadi kebutuhan semua paguyuban suku-etnis patut meleburkan aspirasi politiknya melalui satu pintu, melalui pintu bendera Islam. Penting dihindari adalah kepentingan kelompok etnis atau suku diatas kepentingan umat. Konsolidasi Muslim Papua melalui Ormas karenanya urgen. Tujuannya meleburkan semua suara paguyuban etnis-suku itu dengan kembali kepada Islam dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Pragmatisme gagasan tulisan ini tertuju khusus kepada Umat Islam Papua-Papua Barat dalam menghadapi Pemilukada 2011-2016.

Namun inspirasi demikian tidak hanya urgen bagi masyarakt tertentu tapi semua penentu kecenderungan berbagai Ormas dan Partai politik. Kenyataan memang dalam banyak fakta lapangan sulit terwujud mengingat dimensi keberagamaan dan watak politik sangat duniawi. Namun optimism bahwa suara Umat Islam Papua sangat besar menjadi domain PILGUB dikedua wilayah. Karena itu semua tergantung para pemimpin Ormas Islam Papua, sejauh mana proses kaderisasi mereka selama ini. Adakah kader  Muslim Papua sudah dipersiapkan sejauh ini? Ataukah Ormas Islam hanya dijadikan atau diperebutkan pribadi bagi tujuan kepentingan lain lebih sempit?

Untuk mengetahui itu konsolidasi internal Ormas Islam urgens perlu saat ini. Tujuannya penyamaan konsepsi dan persepsi semua kader Ormas maupun Parpol berbasis massa Islam. Sinergitas konsepsi dan persepsi Ormas dan Parpol basis massa Islam dapat membentuk tim gabungan Ormas. Dalam pada itu persiapkan kader untuk didorong dalam kepemimpinan Papua kedepan. Konsolidasi internal umat Islam Papua, tidak hanya bermaksud untuk tujuan sesaat, namun proses kaderisasi Muslim papua jauh kedepan lebih penting diperhatikan disini.

Tulisan ini dimaksudkan untuk tujuan itu. Siapapun dan kelompok Ormas manapun kepentingan kemaslahatan Papua bersama tujuan utama. Karena itu harus diingatkan disini bahwa keunggulan kuantitas jika tidak ditunjang kualitas konsolidasi menyeluruh senantiasa lemah. Maka proses kaderisasi Ormas Islam secara sistematis penting dan perlu menjadi perhatian bersama tokoh-tokoh muslim Papua.

Tujuan tulisan ditujukan kepada Umat Islam Papua, agar jangan sampai terjebak pada wadah-wadah sektarian seperti paguyuban etnis, jahiliyyah modern. Harus disadari kepentingan bersama dalam jangka waktu jauh kedepan lebih utama, (Walal akhiratu khoirul laka minal ula.(QS. Al-Dhuha:4). Kita semua dituntut tanggungjawab men-setting itu sejak dini. Jika tidak apalagi tanpa disadari maka umat islam Papua bisa jadi bagaikan air busa (persis Hadits Nabi).

Hal ini bermula dari keprihatinan penulis mengamati adanya gejala umat Islam Papua gemar membentuk paguyuban etnis. Seharusnya Al-Qur’an dan Sunnah Nabi sebagai guardiance cukup bagi umat Islam. Gejala menjamurnya paguyuban etnis-suku bagi masyarakat muslim urban Papua sebagai akibat menggejalanya penyakit ananiyyah (egoism) kesukuan (qobilah) dan ashobiyyah, menandakan kekeroposan aqidah Islamiyyah pada stadium tinggi cukup mengkhawatirkan kita semua. Padahal Islam sebagai sarana perekat ampuh semua aspek primordialisme dalam konteks pluralitas masyarakat Papua.

Keprihatinan penulis tatkala memperhatikan menggejalanya dikalangan Umat Islam Papua bahwa akhir-akhir ini gemar menghidupkan aspek primordialisme dan yang itu tidak lain dimaksudkan gejala tumbuhnya paguyuban etnis di Papua sebagai jahiliyyah modern. Karena gejala pengorganisasian itu ditumbuhkan sengaja atau tidak sengaja dikalangan urban umumnya berlatarbelakang islam.

Umat Islam bukannya bersatu, jadi seharusnya kembali pada tatanan nilai-nilai Islam classic paripurna dalam semangat ukhuwah islamiyyah, lalu ukhuwah basyariyah dan akhirnya ukhuwah wathoniyah sebagaimana perangkat sosial itu ada dalam kenyataan Papua praxis hari ini, yaitu ciri masyarakat yang kita hidupi bersama ada atau hayati bersama dialam ini, dialam nyata Papua.

Jika kita hayati secara sadar, ciri masyarakat majemuk Papua persis sama dengan masyarakat Madinah zaman Nabi. Masyarakat urban kota Papua adalah sesungguhnya sebagai ciri masyarakat kosmopolit, masyarakat madani (civil sosiety) seperti persis konteks masyarakat Madinah setelah Nabi Hijrah dari Makkah. Sebab ciri utama masyarakat kota (masyarakat madani, sivil society) yang dibentuk Nabi Muhammad kala itu hingga lahirnya Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) karena disana terdapat beragam suku dan agama yakni Yahudi, Nasrani dan juga orang yang belum beragama (Cak-Nur, 1999).

Kaum muslimin yang hijrah (urban, jama’ muhajirin) harusnya menghayati nilai ini secara lebih baik sebagaimana nilai-nilai itu diajarkan Islam melalui Nabi Muhammad SAW dengan memberi contoh membentuk (membangun) masyarakat kota di Madinah. Sebab alasan lahirnya Konstitusi Madinah dalam konteks masyarakat Yatsrib (nama kota itu sebelum diganti Madinah) kala itu persis sama dengan konteks masyarakat Papua yang nyata kita hidupi bersama ada hari ini.

Piagam Madinah kontekstualisasinya itu adanya di Papua. Walau tanpa harus membahasakan itu disini karena orang allergy dengan konsep Piagama Madinah, tapi kita tidak bisa pungkiri dalam kenyataannya contoh persis karakteristik Masyarakat Madinah -terlepas konteks ruang dan waktu -adanya di Papua dewasa ini.

Kecuali itu tulisan ini selain membuka wacana baru yang terpenting adalah kesadaran konsolidasi internal Ormas dan Parpol Islam dalam menghadapi momentum Pemilukada. Mengingat Umat Islam Papua dalam pengamatan penulis terakhir gemar menghidupkan symbol-symbol jahiliyah (pra Islam zaman Nabi) yakni munculnya firqoh-firqoh (kelompok) sektarianisme primordial. Fenomena paguyuban bernuansa ashobiyyah (kebangsaan) seperti itu pada akhirnya nufarriqu bainana wabauinahum, jadi maksud saya disini gejala seperti itu lebih menunjukkan kita retak, kita tidak bersatu dalam kesatua-paduan Papua. yang sesungguhnya itu semua jerat-jerat konflik horizontal sesama warga kota (sipil). (habis).

*Ismail Asso, Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) Papua.



PARADIGMA BARU ORMAS ISLAM PAPUA

Oleh : Ismail Asso

Pendahuluan.

Pameo: ‘Adat lebih dulu ada, baru Agama dan Pemerintah datang kemudian’; maksud kalimat ini menunjukkan bahwa kata pertama mutlak bagi orang Papua tapi dua kata dibelakang netral. Karena itu benar ada asumsi bahwa : ‘Papua milik -Tuhan, Orang Papua -Pewaris.’ Penting diingatkan ini disini agar senantiasa Papua Zona Damai. Dengan demikian tumbuh kesadaran bersama agar tidak ada cliem tafsir monopoli.

Kecuali itu, selain akhlaq Islam dan fenomena jahiliyah modern (paguyuban etnis), disini penulis ingin memberikan sedikit sumbangan pikiran, teologi inclusive dalam pluralitas masyarakat Papua. Dengan demikian diharapkan kedepan ada elaborasi lebih lanjut pengembangan teologi Islam inclusive perspektif islam yang kemudian disesuaikan dengan konteks social masyarakat Papua.

Diktum bahwa agama memiliki nilai kebenaran bersifat universal tanpa dibatasi sekat-sekat primordialisme. Karena agama dalam dirinya memiliki kesanggupan menembus batas lokalitas nilai seperti teritory, ras, suku, marga, bahasa dst. Demikian watak semua agama samawi yang itu kini dianut orang Papua seperti berkembang dewasa ini.

Tiga agama besar dunia itu pada dirinya tidak ada keistimewaan membatasi. Misalnya membatasi agama tertentu diperuntukkan khusus suku, marga, bangsa, bahasa dan kampung tertentu. Sebagaimana aturan manusia ada daerah khusus seperti Otonomi Khusus Papua. Jika ada orang mau membatasi agama tertentu agar jangan dianut akhirnya gagal dan hasilnyapun sia-sia belaka.

Ormas Islam

Semua peneliti bahwa agama pertama hadir di Papua Islam. Agama ini 300 tahun lebih dulu masuk Selatan Barat Papua abad 16 (Toni Wanggai, 2009) melalui jalur perdagangan (JR. Mansoben, 1999). Integrasi negara penganut Islam mayoritas dunia (baca: Indonesia) masuk Papua tahun 1962. Namun belum ada wilayah pemukim pribumi menganut islam (Pigay, 2000). Ini berarti ada yang wrong dari Ormas Islam Papua. Apa kesalahan Ormas Islam itu? Disini bukan tempatnya tunjuk jari telunjuk kearah hidung siapa salah tapi kelemahan itu  kedepan bisa diperbaharui dan itu waktunya sekarang. Tulisan ini dipersembahkan tujuan itu.

Terlepas siapa yang salah dan dimana kesalahan itu bukan tujuan tulisan ini. Apakah islam lama atau baru dan penganut islam terbatas pada orang pendatang bukan juga harusnya orang pribumi Papua? Pastinya ormas islam khusus yang bergiat diri da’wah dikalangan pribumi Papua tidak pernah ada. Kaum muslim muhajirin dalam pengorganisasiannya selama ini belum pernah ada vocus. Kecuali itu perkenalan islam orang Papua melalui para pedagang muslim muhajirin.

Ormas Islam sampai dengan demikian sampai detik ini tidak memiliki organisasi khusus da’wah bergerak dikalangan orang asli papua untuk menda’wakan agama islam adalah sebab lain da’wah islam Papua dianggap gagal total walau telah lama hadir. Ormas islam Papua umumnya baru, sebagai organisasi cabang dari pusat baru dibentuk, itupun orientasinya lain, para pengurus cabang bukan vokus da’wah sebagaimana seharusnya tapi ada target lain bersifat sekunder. Kalaupun ada tujuan itu dibidang pendidikan namun lagi-lagi tidak significant hasilnya kita saksikan bersama kini.

Rasanya tidak ada satupun ormas Islam pusat yang belum ada cabangnya di Papua saat ini. Mulai dari ormas besar NU, Muhammadiyah, MUI, ICMI, Fatayat NU dan Aisyiah, sampai organisasi kemahasiswaan dan pemuda islam HMI, PMII, IMM, KAMMI, ANSOR dan KAHMI untuk sekedar menyebut beberapa. Semua ormas Islam besar pusat, dibentuk pemerintah maupun dibentuk oleh kelompok aliran agama islam bidang da’wah khosh (khusus) maupun ‘aam (umum).

Ormas yang dibentuk orang Papua seperti MMP dan FKMPT, YAPIS dan beragam lembaga pendidikan formal non formal islam, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagai lembaga da’wah atau organisasi umum yang berdampak da’wah seperti disebut diatas. Belum lagi partai politik berbasis massa islam dan berasas islam semua sudah masuk dan kini ada di Papua. Ada yang dari hilang ormas islam papua selama ini yakni ruh jihad da’wah islam sebagai agama rahmatan lil’alamin (kasih sayang untuk seluruh alam).

Dari banyak ormas islam itu terbukti  tidak satupun diterima orang Papua. Sebaliknya islam tetap saja asing bagi orang Papua. Malah penduduk asli di Pegunungan Tengah Papua tidak terlalu paham, kalau dinegeri mereka bernama Papua itu, islam agama lebih dulu hadir dan dianut orang Papua di Selatan Barat yang disebut sebagai daerah berbudaya irarutu (mulai dari Kaimana, Fak-Fak, Bintuni, Kokoda sampai Raja Ampat). Islam dan umat islam Papua seakan tidak peka dan perduli fungsi humanismenya. Pelanggaran HAM dan pengerukan harta kekayaan alam secara gila dan tak terkirakan diangkut pencuri keluar tanpa peduli orang asli Papua sebagai pemilik ulayat.

Orang islam tahu dan saksikan penderitaan orang asli Papua tapi diam tanpa peduli. Oknum orang islam sebagai pejabat jadi saksi dan memberi izin pencurian asing harta kekayaan alam seperti emas orang Papua. Orang islam ikut menyetujui dan membuat UU yang memungkinkan tindakan pencurian Negara-negara asing seperti Emas di Timika oleh Amerika. Gas Bintuni oleh Inggris, Ikan oleh Jepang, Gas Bumi Mamberamo oleh Cina dan Kayu Merbau berbagai Negara Asia dan Eropa. Maka wajar akibatnya persepsi orang Papua, islam dan orang islam berbuat-terlibat kejahatan pada diri mereka dan itu islam dan ormas islam Papua diam membisu seribu bahasa tanpa peduli.

Dalam batas-batas tertentu sebahagian pihak, islam dicurigai sebagai bagian dari kolonialisasi dan kejahatan itu. Hal ini wajar mengingat banyak aparat TNI-POLRI yang dikirim pusat umumnya beragama islam untuk menjaga territory wilayah NKRI, potensial senantiasa berkomprotasi dengan rakyat penegak HAM. Dalam pada itu tentu, apalagi cara pikir “awam”, belum membedakan agama dengan manusia. Bagi mereka agama senantiasa identik malah sama. Sebagai akibatnya bisa diduga islam terposisikan dalam posisi keliru itu.

Paradigma Baru

Untuk memperbaiki persepsi keliru sebahagian orang Papua itu tanggungjawab kerja intelektual muslim Papua. Citra Islam harus dipulihkan dari persepsi keliru. Islam sebagai agama berbeda dari manusia. Agama Islam sama dengan agama Katollik dan Protestan. Islam, Protestan dan Katolik agama Tuhan. Islam agama Tuhan beradik kaka dengan agama Yahudi dan Kristen. Islam agama kelanjutan dari agama Yahudi dan Kristen. Pembawa agama semuanya bersaudara lain ibu.

Nabi Musa AS (Moses), Yesus (Nabi Isa AS) Nabi Muhammad SAW satu keturunan dari Abraham (Nabi Ibrahim AS). Pernyataan mereka dalam Surat  Al-Baqarah Ayat terakhir, mengatakan bahwa mereka percaya pada satu Tuhan, Kitab, Nabi dan Hari Kiamat. Tidak ada perbedaan diantara para Rasul. Kemudian mereka berdo’a dan pasrah pada Tuhan Yang Satu (Esa) dan sama. ‘Mereka berkata, kami mendengar, dan kami taat, dan ampunilah kami, sesungguhnya kepada Engkaulah tempat kami semua kembali’. (QS. Al-Baqarah; 287).

Usaha perubahan itu harus dimulai dari dalam diri umat islam dulu. Positif thinking (hus su’udhon) umat Islam Papua pada pribadi Yesus (Nabi Isa AS) sebagai Nabi dan Rasul saudara sepupu Nabi Muhammad. Harus dihormati kepercayaan orang Kristen bahwa Yesus sebagai Tuhan bagi orang Kristen Papua. Sepenuhnya harus dihormati tanpa harus terjebak debat kusir kepercayaan itu salah-benar. Karena kakek pembawa agama (Yesus dan Muhammad) sama Nabi Ibrahim. Positif tingking harus dimulai dari orang Islam dulu.

Jika apresiasi keyakinan masing-masing dihormati maka timbul kerjasama. Akhlaqul Karimah (Islamic ethice) karena itu haruslah didahulukan. Maka Islam diterima dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak asing. Islam dikenali karena keunggulan akhlaqul karimah. Itu membuat orang menjadi simpati dan menerima Islam. Sehingga tidak ada sikap alergy pada islam. Kesan ada islam phobia kelompok lain dan dalam batas-batas tertentu ada asumsi islam “tercurigai” bagian integral dari kolonisasi itu sendiri.

Dalam rangka meluruskan persepsi negative dan keliru itu,maka tidak ada cara lain selain umat islam kembali pada ajaran islam hakiki bersumber Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dan memimjam ilmu social Barat untuk mencari formulasi da’wah dari sumber asli agar dapat memperbaiki citra islam sebagai agama Tuhan, berhak survive (tumbuh dan berkembang) di Tanah Papua. Untuk itu beberapa langkah secara fundamental harus diperhatikan untuk segera dibenahi kedepan. Solusi hilangkan kesan negative itu, Ormas islam Papua harus turun kebawah. Tidak elitis dan berorientasi kekuasaan pusat. Tapi secara proaktif terlibat dalam kerja-kerja social, pelanggaran HAM dan demokrasi. Islam harus tampil dalam wajah ramah penuh peduli lingkungan sekitar (rahmatan lil’alamin). Perubahan itu harus muncul dari dalam diri umat islam dan itu waktunya sekarang.

Hal ini tentu saja dengan sendirinya menjawab krisis kepemimpinan muslim Papua dewasa ini. Dimana dalam era Otsus Papua, maka suasana Otsus benar-benar bermakna. Selain tidak akan ada hambatan psikologi proses pribumisasi nilai-nilai islam (da’wah bilhal).  Agama islam semakin diterima dan mampu berkembang sebagaimana agama lain secara bersama di Papua kedepan ini. Maka perubahan paradigm baru ormas islam mutlak perlu diperhatikan disini. Adapun pembenahan dimaksudkan itu adalah :

A.   Kontekstualisasi konsepsi Hijrah kaum muslimin secara umum

B.   Revolusi atau ferormasi kepemimpinan ormas islam pada orang asli Papua

C.   Regenerasi kepemimpinan ormas islam agar tidak tertumpuk pada seseorang

D.   Kaderisasi dan distribumi SDM muslim asli diberbagai organisasi islam.

Konsep hijrah yakni cara berpikir pindah dari suatu tempat lama (dalam hal ini konteks Mekkah) yang tidak menguntungkan dan mencari tempat baru dengan menetap untuk membangun kehidupan baru lebih baik (konteks Madinah) dapat dipahami disini. Membangun kehidupan baru lebih baik itu dengan sendirinya sesuai konteks sosial tempat baru dengan pola pikir baru juga. Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah pindah tempat baru dan memilih Yastrib (Madinah). Tempat baru itu sudah ada orang Yahudi, Nasrani dll persis kontek Papua saat ini. Maka dibuatlah konstitusi Madinah yang terkenal itu.

Maka perubahan paradigm baru orang islam urban (muhajirin, isim masdar hijrah) penting diperhatikan disini. Demikian itu harus dimulai dari ormas islam dan menjadi perhatian penting para tokoh ulama Papua. Paradigma lama secara eksclusive berorientasi keatas menunju pusat kekuasaan duniawi, secara fundamental harus direcontrucsi (dirubah total). Berarti yang mutlak dan wajib dirubah itu adalah sikap, tindakan, pola pikir dan tindak tanduk pengurus ormas islam dan lembaga da’wah, itu yang harus dirubah total.

Perubahan menyeluruh pengalihan kepemimpinan ormas islam kepada orang asli Papua sesuai semangat Otsus adalah solusi paling penting dan perhatian paling utama harus diperhatikan. Karena perubahan paradigma baru ormas islam kedepan yang ditawarkan disini untuk menghilangkan kesan keliru. Perubahan total eksclusivisme ormas islam pola lama dengan teologi inclusive (keterbukaan beragama) berdasarkan data asumsi teologis sebagaimana dipaparkan diatas tadi.

Sebab pada dasarnya islam agama beradik kaka dengan agama Yahudi dan Kristen (agama anutan mayoritas rakyat Papua), maka punya potensi hidup rukun dengan ketiga agama besar ini (Yahudi, Kristen dan Islam). Karena ketiganya secara historis bersumber semit dari abramic relegion yang memiliki nilai kebenaran bersifat universal tanpa dibatasi sekat-sekat primordialisme.

Pengalihan kepemimpinan ormas islam kepada pribumi secara sadar dan terencana harus menjadi perhatian intelektual muslim Papua. Kerja-kerja konkrit kemanusiaan apa yang dialami rakyat Papua harus ada kepedulian dari orang Islam Papua.  Mungkin hal ini sudah dicoba lakukan element Majelis Muslim Papua, namun sesuatu yang baik bernilai positif harus didukung semua Ormas Islam Papua.

Umat islam populasinya kian hari kian bertambah seiring arus urbanisasi. Hal itu tidak diimbagi kepemelukan agama ini bagi penduduk pribumi Papua. Peningkatan kuantitas itu terjadi sesuai perkembangan waktu dan kebijakan politik pusat. Hal itu membawa implikasi lain dan baru bersifat positif negative sekaligus. Keislaman belum menjadi rahmatlil’alamin kehidupan bersama. Ciri khusus umat islam dalam posisi sadar-tidak sadar mayoritas pemeluk islam berperangai menindas. Belum lagi umat islam tidak mampu merubah akhlaq dari dalam diri sendiri tatkala berjumpa dengan lain.

Barangkali jargon idealisme “Papua Zona Damai” yang dimaksudkan para tokoh Papua. (Menurut Sekjen MMP, Anum Siregar) gagasan ini bermula dimunculkan oleh Muhammad Thaha Al-Hamid, sesungguhnya sejalan dengan teologi semua agama samawi yang bersumber dari satu budaya semit Timur Tengah. (Bersambung).

*** ***

*Ismail Asso, Kelahiran Walesi Wamena, adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua (FKMPT) Papua, pernah belajar di Pesantren dan Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari’ah (Hukum Islam). Bisa dihubungi via HP : 081383418655

REKONTRUKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

Oleh:  Ismail Asso*

REFORMASI MRP

MRP adalah institusi pure cultural (asli) Papua harus dijauhkan atau menjauhkan diri dari unsur asing. Pekiran ini berawal refleksi pribadi tatkala memperhatikan sikap pasrah (vatalistik) orang Papua yang menyerahkan nasib kemerdekaan pada Tuhan. Sikap pasrah berlebihan mesianistik itu akibatnya rakyat Papua menanti keadilan Tuhan. Sikap vatalisme rakyat Papua itu misalnya impian utopis, yang berarti harapan kosong, menanti Tuhan membebaskan Papua dari ketidakadilan yang dirasakannya.

Melalui agama-agama besar dunia yang dibawa datang orang dan diajarkan pada rakyat Papua mengakibatkan hati dan pikiran orang Papua harus sabar menanti kebaikan hati Tuhan datang membebaskan nasib orang Papua. Tapi harapan pembebasan dan kemerdekaan bangsa Papua oleh Tuhan, sesungguhnya hanyalah suatu sikap utopia (mimpi) belaka tanpa pernah benar-benar bisa terwujud. Apapun agama dan  penganutnya, umat beragama harus sadar bahwa harapan itu palsu belaka.

Kita harus bangkit kembali menentukan nasib sendiri tanpa sikap pasrah memelas menyerahkan nasib pada Tuhan. Agama memberikan impian kosong dan harapan-harapan semu bahkan harapan palsu bahwa Tuhan seakan datang membebaskan nasib rakyat Papua dari penjajahan dan penindasan yang dirasakannya sejak Papua diintegrasikan kedalam wilayah NKRI adalah sikap keliru.

Hal ini berbahaya mengingat agama Tuhan yang mulia itu diperkosa dalam bahasa dan lisan manusia, dalam kenyataannya orang papua, melalui agama banyak berharap berlebihan pada : “Tuhan akan datang”, atau “menunggu Tuhan bekerja”, untuk membebaskan bangsa Papua dari nasib penjajahan.


Tuhan akan datang untuk membebaskan bangsa Papua. Agama dianggap tempat nyaman karena memberi harapan, bahwa Tuhan datang akan membebaskan bangsa Papua. Padahal sesungguhnya konsepsi Tuhan yang kita tahu, karena diberitahu, melalui agama pada hakekatnya, justeru sebaliknya, membelenggu kebebasan dan pembebasan nasib rakyat Papua sendiri atas sikap harap dan pasrah itu.

Agama dan Tuhan dijadikan tempat "pelarian" atas ketidak mampuan orang Papua me-merdeka-kan diri sendiri, atas penindasan, persis seperti dimaksudkan Karl Max, dalam struktur clas sosial pekerja dan pemilik modal. Dalam batas-batas tertentu agama di Papua, bisa dicurigai, terlibat kolonisasi. 



Agama bukan saja alat legitimasi, tapi malah berperan mempersubur sikap pasrah orang Papua. Sehingga penjajahan itu bukan saja berlarut-larut, tetapi menambah beban penajahan. Rakyat Papua diamati secara seksama dari jarak sangat dekat sampai batas terlibat langsung, didalam penghayatan agama kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa agama harus diduga sangat bertanggungjawab sebagai bagian dari penjajahan itu sendiri.

 Truth Cliem

Masing-masing agama mengajarkan pemeluknya bahwa diluar agama mereke tidak ada keselamatan. Hampir semua agama besar dunia seperti islam, kristen dan yahudi mengajarkan dogma trush cliem bahwa : “Diluar agama kami salah, agama kami yang paling benar. Agama lain tidak boleh berkembang. Agama lain harus dicegah agar jangan ada". Maka kita harus meng-agamakan mereka dengan agama kita. Karena agama orang lain,  pada dasarnya agama yang salah. Maka harus diwaspadai".

Demikian watak agama yang mejadi kesadaran para penganutnya diajarkan agama besar dunia. Bahwa masing-masing agama mengajarkan agamanya  yang paling benar lain salah. Semua agama besar dunia truth cliem, dan mendoktrin penganutnya. Dan itu semua ada dan terjadi pada semua penganut agama satu  kepada pemeluk agama diluar agama dia.

HAPUS MRP UNSUR AGAMA

MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) adalah institusi REFRESENTASI cultural rakyat PRIBUMI 270 suku Papua. Maka MRP harus direcontruksi (dibenahi kembali) kembali, agar lembaga ini benar-benar merefresentasikan cultural Rakyat Papua. MRP jangan terkontaminasi dengan unsur asing yang bukan Papua sebagai Papua atau sebaliknya.


MRP unsur agama yang ada saat ini menurut hemat saya tidak merefresentasikan MRP sebagai lembaga Asli Rakyat Papua. Sebab bagi orang Papua Agama adalah gejala baru dan bukan unsur pure (asli) Papua. Oleh sebab itu pameo bahwa Adat ada dulu baru agama dan pemerintah datang (amber) dalam kebudayaan Papua.

Jika saat ini ada unsur perwakilan agama itu bertentangan dengan MRP sendiri sebagai lembaga refresentasi kultural Rakyat Papua. Mengapa? Karena agama bukan unsur Asli Papua. Faktanya hampir 80% rakyat Papua digunung menghayati nilai-nilai lama sebagai nilai yang hidup, sama dengan agama,  yang dibawa datang Para Missionaris dan Pedagang dari Timur Tengah. MRP harus benar-benar konsisten sebagai lembaga Adat, bukan nilai asing baru bukan Papua.

Karena itu menurut hemat saya unsur perempuan juga tidak relevan, karena harus ada unsur laki-laki. MRP unsur agama dan unsur perempuan bertentangan dan tidak relevant kalau MRP sebagai lembaga Adat Papua. Mengingat Agama bukan made in Papua tapi sesuatu yang asing dan baru dalam gelaja pembangunan nasional yang berlangsung kini.

Kita semua harus membedakan mana unsur asli Papua dan bukan unsur asli Papua. Harusnya perwakilan Agama dihapus dan diganti dengan perwakilan unsur Pemuda. Sehingga unsur-unsur asing dibuang dan unsur asli diperkokoh guna menjaga keaslian Papua.

Sesuai amanat UU Otsus Papua No 21 tentang pemerintahan sendiri dan Perimbangan Keuangan pusat dan daerah. Maka pembangunan dengan pendekatan keberpihakan pada penduduk Asli Papua mutlak perlu. Caranya adalah dengan memberikan ruang dan tempat seluas-luasnya pada pribumi Papua diberbagai lembaga pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi.


Sehingga secara sistematis desakan dan suar-suara Otsus gagal, refrendum, diantisipasi secara sistematis. Harus diingat bahwa proteksi politik dan ekonomi, sosial-budaya dan hukum pada penduduk asli harus menjadi prioritas utama semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah era Otsus ini. Jika tidak Otsus sama sekali tidak bermakna bagi penduduk Pribumi Papua.

Kebijakan pemerintah pusat memberikan Otsus bukan sesuatu yang asing dalam kebijakan pembangunan nasional dimanapun dunia. Dibanyak negara yang memiliki sejarah konflik internal kebangsaannya kebijakan seperti ini sesuatu yang biasa dan dilakukan. Untuk tidak jauh-ambil contoh adalah Bogin Villa dari negara jiran PNG.


Dan itu penting artinya bagi masyarakat Papua agar mereka membangun dirinya sendiri sesuai semangat dan amanat UU Otsus Papua. Sebab pengembalian Otsus oleh sebahagian masyarakat Papua, kesejahtreaan adalah tolak ukurnya. Mengingat selama 11 tahun Otsus Papua berjalan Rakyat Papua tetap saja miskin dan terbelakang.

Oleh sebab itu sebagai bagian dari pembenahan semua sistem kebijakan dalam pembangunan Papua sesuai UU Otsus maka urusan pemerintahan dan pengelolaan sepenuhnya diserahkan pada Rakyat Papua sendiri tanpa intervensi oleh pusat adalah maha amat penting. Mengapa? Sebab rakyat Papua sejauh ini merasa bahwa Otsus gagal karena gagal mensejahterakan penduduk Pribumi.


Dalam banyak lapangan kerja misalnya BUMN dan juga pemrintahan Otsus masih ada gejala despotisme dan intervensi negara dan pemerintah pusat sangat tinggi. Wajar jika akibatnya banyak pihak menilai Otsus gagal dan MRP pada bulan Juli tahun 2010 lalu telah mengembalikannya.

Oleh sebab itu guna menimalisirt intervensi unsur asing dalam budaya dan Adat masyarakat Papua apalagi MRP adalah refresentasi cultural (adat-budaya) Papua maka yang harus duduk dan mewakili lembaga Adat-Budaya Papua harus yang benar-benar budaya dan Adat Asli Papua.


Konsekuensinya maka unsur utusan MRP mana saja yang boleh dan berhak diwakilkan Rakyat Papua dari unsur asli bukan unsur asing dan baru dalam kebudayaan dan Adat Rakyat Papua. Maka utusan wakil agama dalam tubuh MRP kedepan harus dihapus dan diganti dengan unsur lain atau unsur pemuda Papua agar MRP benar-benar warna budaya Papua Asli, bukan sesuatu yang asing dan baru dalam budaya orang Papua dilembaga ini.

Pemuda adalah unsur penting diwakilkan dalam MRP kedepan sebagaimana unsur utusan perempuan yang berjalan selama ini, walau bukan dianggap budaya Papua. Unsur apa saja lapisan masyarakat adat yang berhak dan diutus perwakilan dalam MRP kedepan  menjadi agenda para kaum cendekia Papua. Misalnya batasan Orang Pribumi Papua. Lalu batasan apa dan bagaimana atau siapa saja yang dimaksudkan dengan budaya asli Papua.

Penting diperhatikan disini adalah dibelakang alasan fundamental dari proses purefikasi MRP sebagai institusi cultural rakyat Papua urgen disini. Bukan sesuatu yang asing dalam budaya asli Papua. Purifikasi menjadi kesadaran bahwa ada pintu masuk unsur asing didalam lembaga keaslian papua adalah pintu masuk mengacaukan keaslian Adat-Budaya Papua penting diwaspadai bersama.


Unsur itu adalah perwakilan unsur agama. Karena itu kedepan perwakilan unsur agama dihapus dan diganti dengan unsur pemuda. Maka MRP kedepan benar-benar lembaga keterwakilan (refresentasi) culrural (Adat-Budaya) Papua. Dan langkah ini dianggap dan dimaknai sebagai langkah maju yang harus segera dilakukan untuk menjaga Papua unik dalam Indonesia dengan keontetikan Adat-Budayanya.

Rekontruksi dan Inovasi MRP yang dimaksudkan disini adalah agar kedepan ada kemauan orang Papua sendiri sadar mana unsur asli dan asing agar dengan tahu dan sadar itu sebagai pintu masuk proses contruksi total unsur-unsur apa saja yang dianggap Papua dan bukan dianggap pure (asli) Papua untuk ditata ulang wajah MRP kedepan.


Agar MRP benar-benar berwajah Asli Papua. Innovasi (pembaharuan) MRP karena itu sangat penting mendesak sebagai bagian dari proses pureficate secara fundamental total harus dilakukan. Langkah-langkah revolusioner ini harus dilakukan oleh tidak saja anggota MRP baru tapi bersama-sama seluruh element komponent komunitas rakyat Papua 270 suku dan bahasa Papua.

USULAN KONKRIT

Utusan MRP unsur agama harus diganti dengan utusan unsur PEMUDA atau unsur lain. Demikian ini sebagai bagian dari usaha merekontruksi dan innovasi institusi MRP sebagai refresentasi cultural Rakyat Pribumi Asli asal Papua. Sebab dalam pengertiannya budaya menyangkut bahasa, mata pencaharian, seni, kepercayaan dan keterampilan suatu bangsa.


Maka agama apapun yang baru datang dan berkembang di Papua adalah semuanya unsur asing dalam Adat-Budaya Papua. Maka kalau kita mau konsisten dengan institusi ini benar-benar sebagai refresentasi cultural orang Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) unsur AGAMA (Islam, Katolik dan Protestan) yang dijatah wakilnya duduk di MRP periode masa lalu sesungguhnya bukan unsur pure (asli) made in Papua.

Mengingat agama pintu masuk unsur asing dalam adat-budaya Papua guna mengotori nilai-nilai keaslian Papua yang hakiki. Jika unsur agama dibiarkan tetap ada dan masuk dalam perwakilan MRP maka implikasinya buruknya adalah UU PERDASUS MRP BABA III Pasal 4 ayat 1 poin (a). “Percaya Kepada Tuhan YangMaha Esa”, dan seterusnya sampai point d masuk sebagai bentuk intervensi negara pada lembaga ADAT yang tidak perlu harusnya.

Karena itu kedepan MRP wakil Agama harus ditiadakan atau diganti dengan unsur perwakilan PEMUDA Papua. Karena jika dibiarkan unsur agama tetap ada maka sesungguhnya kita sama saja tidak konsisten dengan apa yang kita sebut MRP sebagai institusi cultutal rakyat Pribumi Papua suku bangsa Melanesia. Dan ingat UU PERDASUS MRP tahun 2010 lalu dan masuknya pasal 4 ayat 1 point a, b, c dan d adalah salah satu bentuk intervensi negara dalam ADAT-BUDAYA Papua.

Demikian ini penting untuk perhatian semua agar ada perbaikan MRP kedepan. Catatan : Biarlah agama sesuatu yang suci tanpa dikotori manusia demi ambisi politik. Agama berdimensi transendental jika dibawa turun ke bumi maka hanya pada tataran moral etik bukan praktis politik yang akhirnya mengotori kesucian dan kebaikan agama bagi semua dan universal.

*Ismail Asso, Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua (FKMPT) Papua. Bisa dihubungi melalui kontak HP : 081383418655

SELURUH RAKYAT PAPUA HARUS BERSATU MENYONGSONG INI

Dalam satu wawancara Amien Rais dengan BBC London pada 11 April 2010. Berikut ini petikan berita penting tersebut:

“BBC London telah menyiarkan wawancara dengan Amien Rais yang mengatakan bahwa Papua sudah sangat sulit untuk dipertahankan di dalam NKRI karena sudah lebih dari 40 tahun lamanya daerah itu dijarah, dirampok, bahkan uang otsus jadi neraka buat rakyat Papua, sementara Gubernur, Bupati, Walikota jadi boneka Jakarta.”

“Rakyat Papua sudah marah besar kepada Jakarta, bahayanya sebentar lagi ada referendum, maka 100% rakyat Papua akan memilih lepas dari NKRI.

Rakyat Papua sudah muak dengan kelakuan para pemimpin Republik ini, karena korupsi, intimidasi, penipuan, rekayasa, dstnya.

Jangan kaget kalau sebentar lagi kita akan ucapkan goodbye for you Bangsa Papua menyusul Timor Leste untuk merdeka, aman dan damai, Wallahualam.”

April 11, 2010

Sumber : " http://us.mc1207.mail.yahoo.com/mc/showMessage?sMid=0&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&noajax=&.rand=1656151978&midIndex=0&mid=1_928445_ANRSimIAAVirTWOV2gWehXyAp%2Bo&f=1&fromId=hoves2005@yahoo.co.id&m=1_928445_ANRSimIAAVirTWOV2gWehXyAp%2Bo,1_929551_ANdSimIAAKPDTWPYlweerW8Kr30,1_930707_ANVSimIAAEnUTWOm5A3oGgvqJLA,1_931610_AH1TimIAAXcmTWODIQHSYn%2FxQd0,1_932562_AN5SimIAAE99TWP5DQS3ekcJ18Q,1_933349_AH9TimIAAH5pTWOczgBUi2wTQMM,.

ISLAM DAN KOTEKA SIMBOL PEMERSATU PRIMADONA PEMILUKADA PAPUA 2011-2016

 

By : Ismail Asso*

A.     Pendahuluan

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) atau Pemilihan Gubernur Propinsi Papua 2011-2016 ramai dikampanyekan melalui berbagai medium. Kampanye tebar poster disudut-sudut jalan utama kota dan media cetak-elektronik dalam berbagai kesempatan acara para calon sudah sejak dini dilakukan. Walaupun kampanye secara resmi belum  dijadwalkan KPUD.

Kampanye terselubung maupun sosialisasi diri terang-terangan calon dengan berbagai manuver dan trategi pendekatan sudah lama dimulai. Tawaran program konkrit dan kebutuhan mendasar rakyat tentu saja jadi prioritas utama kampanye semua calon.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemilukada Papua-Papua Barat melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPR Papua sebagaiman diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a UU 21/2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan  atau keistimewaanya yangng melekat pada daerah yang bersangkutan,” kata Hamdan Zoelva.( http://us.mc1207.mail.yahoo.com/mc/welcome?)”.

Ini berarti system pemilihan langsung oleh rakyat tetap dipertahankan. Sisi negative system ini adalah kekhawatiran mengulangi pengalaman praktek tidak wajar. KPUD tiap Kabupaten rawan transaksi jual-beli suara rakyat sebagaimana pengalaman sebelumnya. Dampak lain biaya yang harus dikeluarkan calon tidak sedikit agar memenangkan Pemilukada.

Pesta demokrasi rakyat Papua karena itu harusnya bukanlah ditentukan siapa banyak uang dan hal-hal sekunder lainnya, akan tetapi tapi seharusnya didasarkan program calon serta visi-misi mereka, bagaimana rakyat Papua kedepan hendak dibawa kemana maha amat penting untuk menjadi pilihan rakyat Papua.

ISLAM DAN KOTEKA SIMBOL PEMERSATU

Terlepas dari wacana mekanisme pemilihan langsung rakyat atau oleh DPRP. Namun yang paling essensial perhatian dari semua proses itu adalah kemenangan. Karena bagi semua calon kemenangan adalah tujuan utama dari semua proses itu. Namun kemenangan yang diharapkan sulit diraih jika para candidat salah perhitungan dan tidak cerdas menganalisis peta kekuatan.

Ada dua kekuatan kelompok sosial masyarakat Papua yang dominant harus diperhatikan disini adalah pertama kelompok masyarakat urban kota yang mayoritas beragama Islam. Dewasa ini oleh akibat Otsus Papua sebagaimana adagium; 'dimana ada gula pasti disitu ada semut'.

Tentu saja saat ini Papua dibanjiri urban asal Jawa, BBM (bugis, Buton dan Makasar) dll dikota-kota Papua adalah kekuatan baru dan kedua; adalah suara Rakyat Pegunungan Tengah Papua (PTP) yang dikenal solid dan militant akan jadi main streem dalam Pemilukada Papua kedepan ini.

Calon Gubernur (CAGUB) karenanya jangan mengabaikan potensi suara mayoritas itu. Analisa penulis suara PTP tidak akan pecah dalam menentukan dominasinya untuk menentukan kepemimpinan Papua kedepan. Siapapun CAGUB karenanya harus merangkul dua kelompok social dominant ini dipastikan harapan kepastian kemenangan akan diberikan dua kelompok social ini.

CAWAGUB (Calon Wakil Gubernur) refresentasi Umat Islam Papua primadona bagi semua calon kandidat Gubernur Papua mendatang. Siapapun orang ke-1 Papua dan latar belakang social cultur Papua (baca: Pesisir-Gunung) manapun, orang ke-2 (Calon Wakil Gubernur) Muslim Papua ideal bukan saja jaminan kebutuhan demokrasi modern tapi juga kemenangan dan kesuksesan kepemimpinan Papua.

Alasannya, suara masyarakat urban mayoritas beragama Islam sangat significant diperkotaan Papua. Sehingga siapapun kandidat Gubernur sebagai orang ke-1 tidak bisa mengabaikan, kalau bukan, malah pasangan Calon Wakil Gubernur Muslim penentu kemenangan PEMILUKADA Papua. Bahkan suara masyarakat Urban Papua dianggap pemegang kartu AS sulit dipungkuri kandidat calon Gubernur Papua.

Amanat UU Otsus Papua bahwa Cagub-Cawagub Papua harus orang Asli Papua sebagai symbol kekhususan. Hal ini tentu saja kekhawatiran Golput kelompok masyarakat Urban tetap terjadi. Namun fakta lain yang sulit dipungkiri siapapun calon Gubernur adalah significansi suara masyarakat urban Papua yang memiliki hak pilih tanpa hak dipilih, melalui aparat keamanan sebagaimana biasa, tentu saja digiring untuk mengsukseskan Pemilikada tetap ikut dihitung suaranya.

Oleh sebab itu CAWAGUB Muslim Papua sebagai refresentasi umat Islam Papua akan menjadi “Primadona” ibarat bunga desa. Maka dengan sendirinya akan menjadi rebutan semua kandidat calon Gubernur Papua tahun 2011-2016, jika ingin keluar jadi pemenang PEMILUKADA Papua 2011-2016 nanti. Suara Umat Islam Papua kini sebanding dengan suara Rakyat Pegunungan Tengah Papua (PTP). Suara PTP berdasarkan penelitian BPS mayoritas penduduk Papua. Masyarakat PTP, dikenal selama ini militant, kompak dan solid.

Jika ada Cagub refresentasi suara “Koteka” (PTP) berpasangan dengan Cawagub Muslim Papua adalah pasangan par exelance. Mengingat dependensi Otsus Papua ke Pusat ada kebutuhan “kemudahan komunikasi indah” Pusat-Daerah bila pasangan Calon Gubernur dari Gunung bersanding dengan Calon Wakil Gubernur dari Muslim Papua.

Suara Umat Islam Papua dan Masyarakat Pegunungan Tengah Papua bila disatukan dalam satu paket calon Gubernur-Wakil Gubernur Papua kedepan ini dimajukan dalam Pemilukada maka dapat dipastikan bisa keluar sebagai pemenang Pemilukada Papua 2011-2016, jika pemilihan murni tanpa ada kecurangan.

Karena kedua kelompok masyarakat ini menempati populasi jumlah penduduk Provinsi Papua berdasarkan hitungan statistic. Karenaya sangat menentukan kemengangan dalam jumlah suara. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bila bisa disandingkan menjadi pasangan “MUSLIM-KOTEKA” adalah pasangan paling ideal bagi semua pemilih, terutama pemilih kawula muda diperkotaan.

Cagub koteka dan Cawagub muslim membawa missi integrasi dua kelompok social yang selama ini paling sulit terintegrasi dalam sejarah masyarakat Papua selama Papua masuk dalam NKRI. Karena itu Cawagub “MUSLIM-KOTEKA”, bagai bunga desa yang menjadikan dream team (tim impian) perubahan Papua kedepan lebih integrative. Maka wajar jika dikatakan bahwa Cagub refresentasi cultur “Koteka” dan Cawagub Muslim Papua paling popular kepemimpinan Papua kedepan.  

Oleh sebab itu sudah saatnya konsolidasi kedua kelompok social ini masing-masing secara internal. Maka dapat dipastikan pasangan primadona itu paling menentukan kepemimpinan Papua kedepan. Partai Politik berbasis Massa Islam dan Ormas Islam secara internal disatu pihak guna menjaga keutuhan suara Umat Islam Papua. Dan konsolidasi sama semua organ element Masyarakat Pegunungan Tengah Papua (PTP) dengan semangat satu KOTEKA.

Lalu disatupadukan menjadi pasangan “MUSLIM-KOTEKA”, maka akan menjadi pasangan ideal par exelance kepemimpinan Papua kedepan paling menentukan. Terlepas dari hasil survey beberapa waktu lalu yang menempatkan Barnabas Suebu calon menempati urutan pertama calon Gubernur Propinsi Papua, satu hal yang luput- karena itu tidak bisa begitu saja diabaikan para analis social politik Papua- dari penelitian itu adalah calon kandidat Gubernur asal Pegunungan tengah Papua (PTP).

Bahwa secara sosiologis dalam laporan BPS tahun 2007, penduduk paling padat dan populasi terbesar papua adalah penduduk PTP. Dari berbagai aspek soaial selama ini diketahui bahwa orang gunung paling kompak, miltan, solid dan berdasarkan analisis sosiologis lainnya sesungguhnya calon paling significant dan yang paling menentukan pemenang Gubernur Papua periode 2011-2016 adalah calon Guberbur asal PTP, lepas dari siapapun orangnya. 

Dari sejumlah kandidat yang sudah muncul melalui kampanye gelar poster dan spanduk dijalan-jalan utama kota dan sudut seluruh Papua, menempatkan beberapa kandidat kuat menunjukkan kekuatan uang bermain disana. Terlihat baru beberapa orang yakni Habel Melkias Suae dan Klemen Tinal yang terpopuler saat ini. Alex Hesegem (Wakil Gubernur Papua) dan Barnabas Suebu Gubernur Papua aktif rasanya tidak perlu kampanye lagi atau karena terbentur aturan larangan kampanye karena pejabat aktif.

Namun mereka yang terlanjur dikenal public itu juga telah resmi mendaftarkan diri di KPUD Propinsi Calon Gubernur Papua. Banyak calon belum memulai star kampanye namun sudah diperkirakan akan ambil bagian dalam pesta demokrasi Rakyat papua paling menentukan ini adalah beberapa nama refresentasi PTP diantaranya Lukas Enembe (kini Bupati Punjak Jaya) dan Welinton Wenda. 

Dari sisi Partai GOLKAR banyak kader adalah persoalan lain internal Partai diantara siapa yang akan direkomendasikan dari sekian banyak kadernya. Selama ini Golkar dikenal banyak kader yang unggul diatas rata-rata tersebar diberbagai jajaran elit pejabat public Papua. Ada persoalan yang diangkat beberapa media local tentang siapa yang didukung Ketua Umum GOLKAR pusat untuk dimajukan menjadi Gubernur Propinsi Papua mendatang.

Diantara kader GOLKAR itu ada John Ibo (Ketua DPRD Papua), Alex Hesegem, Paskalis Kosay (Anggota DPR RI pusat) dan jangan lupa bahwa Barnabas Suebu sekalipun jadi Gubernur pemenang saat ini dulu didorong PDIP adalah kader Golkar tulen. Barnabas Suebu SH jadi Gubernur saat ini didorong dan dimajukan oleh PDIP pada periode lalu.

Namun secara cultural Kaka Bas (sapaan akrab Barnabas Suebu) kita mafhum bersama adalah kader GOLKAR par exelance era Orde Baru. Kaka Bas tatkala meniti karir politik pertama dari ketua KNPI Papua kala itu, kemudian menjadi Gubernur termuda Indonesia pada usia 30 tahun tidak lain adalah kader GOLKAR terbaik. Bahkan dalam survey terakhir, terlepas survey sponshorshif atau bukan, Kaka Bas  masuk urutan pertama terpopuler calon Gubernur Papua 2001-2016, demikian hasil polling lain menunjukkan hasil sama. 

Partai berkuasa dipusat saat ini adalah Partai Demokrat, tentu mesin politik di Papua belum sekuat yang dimiliki Partai Golkar dan PDIP namun politik prakmatisme uang dan intervensi kekuasaan pusat sangat berpengaruh penentu kemenangan dengan berbagai intrik dan intervensi kadernya dalam pertarungan PEMILUKADA Papua berhadapan dengan Parpol lain seperti PDIP dan gabungan Partai kecil lainnya.

Periode lalu Demokrat mengusung Lukas Enembe berpasangan dengan wakil Muslim Papua (Arobi Aituaraw) adalah pasangan paling popular kala itu walaupun terakhir tersungkur kalah oleh pasangan Kaka Bas-Alex Hesegem karena adalah factor X dalam penghitungan suara dengan selisih sangat tipis. 

Peran strategis Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) 

FKMPT sebagai Ormas Islam pertama dan paling utama pribumi Islam asal pegunungan tengah Papua. FKMPT posisinya sangat unik diantara dua kekuatan massa besar populasi penduduk Propinsi Papua. Disisi lain FKMPT secara cultural adalah bagian tak terpisahkan dari budaya Pegunungan Tengah Papua.

Namun secara spiritual keagamaan FKMPT bagian tak terpisahkan dari muslim mayoritas Indonesia dan lebih khusus bagian tak terpisahkan dari masyarakat Islam Papua. Jika suara mayoritas Islam penduduk Propinsi Papua tidak punya hak dipilih tapi hanya punya hak memilih sesuai semangat UU Otsus Papua No 21, maka masuk akal bahwa cawagub Muslim Papua menjadi pilihan utama suara mayoritas masyarakat Islam Papua. 

Disinilah peran dan fungsi strategis FKMPT diharapkan dapat memainkan fungsi dan perannya pada kedua kekuatan politik real Papua itu. Peran FKMPT dibutuhkan agar bagaimana cara dapat mengintegrasikan dua kutub itu menjadi sinergis, padu agar muncul satu kekuatan paling menentukan kepemimpinan Papua kedepan.

Politik bukan seperti kalkulasi matematik yang hasilnya perhitungannya bisa selalu tepat dan akurat, namun politik adalah bagian dari ilmu sosial yang kepastian hitungan hasilnya tidak senantiasa tepat karena dimensi ilmu sosial yang wataknya sangat longgar.  

Karena itu Calon Cawagub unsure Islam dari cultur Pegunungan tengah menjadi alternative yang harus dimunculkan. Walaupun semua pihak akan mengatakan bahwa cawagub harus dikenal public. Karena itu konklusi logika ini memunculkan argumentasi bahwa untuk menjadi figure Cawagub refresentasi muslim Papua minimal calon harus popular dipublic Papua.

Namun sebagai organisasi kader FKMPT memiliki kader-kader terbaik tersebar di seluruh Indonesia dapat dimajukan menjadi orang ke 2, mengingat selain kader FKMPT tidak memungkinkan non Papua bisa maju jadi Cagub-Cawagub karena dibatasi aturan pemerintah pusat (baca UU Otsus dan MRP). 

FKMPT sebagai organisasi kader sama dengan Partai Politik PKS. FKMPT sebagaimana Partai PKS, sanggup memunculkan kader-kader berkualitas diluar dari public figure muslim Papua dikenal selama ini yang oleh berbagai aturan kekhususan Papua terhalang dimajukan.

Karena itu FKMPT harus sanggup dan dapat memajukan Cawagub muslim Papua dan sanggup mendongkrak perolehan suara pemilihan kepala daerah Papua. Karena itu FKMPT dalam posisi strategis dan perannya ditengah kemajemukan (pluralism) masyarakat Papua harus sanggup memunculkan kader-kader terbaiknya menjadi Cagub-Cawagub 2011-2016 mendatang.

Maka dengan demikian diharapkan suara mayoritas Islam Papua disatu pihak dan masyarakat Pegunungan Tengah Papua pihak lain, tentunya sangat menentukan dan semua suara akan dilarikan pada kandidat Gubernur yang berpasangan dengan “Muslim-Koteka”, Papua adalah jaminan kemenangan kepemimpinan Papua 2011-2016 kedepan.

*Ismail Asso adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua (FKMPT), tinggal di Kampung Muslim Walesi, Angkasapura Jayapura Utara Papua

Undangan : LIPUTAN DEKLARASI FORUM KOMUNIKASI MUSLIM PEGUNUNGAN TENGAH (FKMPT) PAPUA

FORUM KOMUNIKASI MUSLIM PEGUNUNGAN TENGAH (FKMPT) PAPUA

Nomor        : 01/A/PANITIA-FKMPTP/IX/2010

Lampiran     : -

Hal            : Mohon Liputan Media


Kepada Yth;


Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik

Di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari. Amin.


Sehubungan dengan deklarasi Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) PAPUA, maka panitia deklarasi mengundang rekan-rekan wartawan, cetak maupun eloktronik se tanah Papua hadir meliput acara deklarasi organisasi Muslim Pertama dan Muslim Pribumi Papua tersebut. Adapaun tempat dan tanggal deklarasi insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal                  : Senin 22-24 November 2010

Tempat                         : ASRAMA HAJI KOTARAJA JAYAPURA PAPUA


Pelaksanaan Acara       : DEKLARASI DAN BAKAR BATU (BARAPEN)


Demikian undangan deklarasi FKMPT PAPUA ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan peliputannya kami ucapkan terimakasih.




Wassalamu'alaikum. Wr Wb.


FORUM KOMUNIKASI MUSLIM PEGUNUNGAN TENGAH (FKMPT) PAPUA


Jayapura 2 November  2010


KETUA PANITIA FKMPTP                           Sekeretaris



Asri Ramadhan Yelipele                              Yudo Asso

Nomor Kontak Panitia : 081344029957 (ari), 081322274040 (Yudo), 081387655612 (Adnan), 081344607288 (muslimin), 081344724438 (Hadiman).

DUKUNG SK MRP NO 14 TAHUN 2009

DUKUNG SK MRP NO 14 TAHUN 2009

Renmaur dan Roembiak Tak Digubris Massa

massa pendukung SK MRP No 14/2009 saat berorasi di Kantor Gubernur.JAYAPURA—Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Senin (3/5) kemarin mendatangi kantor Gubernur, mereka mendesak Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu untuk tentukan sikap terhadap SK MRP No 14 tahun 2009.


Ya, sekumpulan massa yang mendatangi kantor Gubernur Papua sejak pukul 10.00 WP dengan berjalan kaki sambil membawakan spanduk-spanduk bertuliskan dukungan terhadap SK MRP No 14/2009 itu, memadati halaman parkir kendaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Massa mendesak untuk dapat bertemu Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, sayangnya Wagub yang sudah berada di kantor Gubernur tidak bersedia menerima massa. Asisten I Bidang Pemerintahan Elieser Renmaur didampingi Karo Hukum Papua JKH Roembiak yang mewakili Wagub guna menerima aspirasi masa ditolak massa. “Kami datang untuk bertemu dengan orang yang kami pilih yaitu Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Alex Hesegem, dan bukan dengan bapak-bapak,” teriak pemimpin demo melalui megaphone.

Massa, juga meneriakkan nama Alex Hesegem berulang kali melalui megaphone, namun sayangnya teriakkan-teriakan massa tidak direspon Wagub. Dua pejabat pemerintah provinsi papua yang diutus bertemu massa tidak dapat berbuat banyak, dan hanya berdiri menyaksikan orasi-orasi massa.

Walaupun tidak berhasil bertemu Wagub Alex Hesegem, massa tidak berkecil hati. Massa yang membubarkan diri secara tertib pukul 116.00 WP itu berjanji untuk kembali melakukan aksi yang lebih besar dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat Papua serta akan menduduki kantor Gubernur hingga ada jawaban pasti soal pemberlakuan SK MRP No 14 tahun 2009 pada pemilukada di seluruh tanah Papua.
Beberapa spanduk yang diusung masa menuliskan pesan kepada Gubernur “bapak Bas segera buat perdasus yang mengakomir kepentingan rakyat” Otsus tidak punya jiwa Otsus hanya dirasakan oleh kaum elite politik dan birokrasi dan tangan serakah.”

Sementara dalam pernyataan tertulisnya yang tidak sempat diserahkan pada wagub, masa menuntut pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden RI, Mendagri, Menkopolhukam untuk melaksanakan UU Otsus secara murni dan konsekuen agar dapat menegakkan harkat dan martabat orang asli Papua.

Massa juga menuntut gubernur Papua dan ketua DPR Papua untuk segera mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang bisa mengakomodir SK MRP NO 14/2009 selambat-lambatnya 60 hari penundaan pemilukada di Papua (sebelum 30 juni 2010).

Dan juga meminta Papua sebagai provinsi Induk segera mengambil inisiatif bersama Gubernur Papua Barat dan DPRD Papua Barat, menetapkan Perdasus yang mengatur orang asli Papua sebagai Bupati wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota di seluruh tanah Papua sebelum tanggal 17 mei 2010.

“kami akan mengawal tuntutan ini bersama kekuatan rakyat sipil papua hingga pemerintah pusat dan daerah menjawab tuntutan-tuntutan kami di atas. Apabila tuntutan rakyat papua ini tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka kami akan dengan tegas menyatakan bahwa kami akan menggalang masa yang lebih besar untuk melakukan aksi-aksi pembangkangan sipil di seluruh tanah Papua,” teriak Benyamin Gurik.
Aksi massa ini sendiri merupakan aksi awal guna melihat sejauh mana keseriusan pemerintah provinsi Papua menyikapi frenomena politik yang berkembang di masyarakat Papua menjelang Pemilukada. Turut dalam aksi ini juga beberapa pemimpin organisasi massa serta Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) seperti Salmon Yumame dari Forum Kerja Sama Umat Beragama di Papua, Pdt, Dr Benny Giayai dari Akademisi, Frederikan Korain SH dari Perempuan Papua, Dominggus Pigai dari komponen pemuda Papua, Septer Manufandu dari Foker LSM Papua, Pdt. S. Titihalwa, serta beberapa pemimpin organisasi. (hen)
sumber;http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4459:gubernur-diminta-ambil-sikap-terhadap-sk-142009&catid=http://ismail-asso.blogspot.com